Kapolres Bima Kota Ingatkan, Unjuk Rasa Boleh, Anarkis Jangan

  • Share

Kota Bima, NTB (20/10) – Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak warga negara dan undang-undang menjamin itu.

Tetapi semuanya mesti santun dan tidak menghujat apalagi anarkis hingga merusak fasiltas publik yang mesti dijaga sebagai milik bersama. Tidak seharusnya unjuk rasa merusak aset pemerintah yang dibeli dengan uang rakyat

“Silakan menyampaikan pendapat. Unjuk rasa boleh, anarkis jangan,”begitu kata Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra, Selasa (19/10) petang ini.

Diurai Kapolres, undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, pada pasal 8, masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Tidak itu saja, jelas orang nomor satu di Polres Bima Kota ini, pada Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 7 Tahun 2012, pasal 10 menyebutkan penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Begitupun pada pasal 11 yang menggarisbawahi, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat telah diterima oleh Polri setempat dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

“Semua ada ketentuan dan regulasinya. Menyampaikan pendapat juga diatur. Jadi tidak serta merta semau kita. Karena orang lain pun dijaga haknya, sebagaimana hak kelompok yang ingin berunjuk rasa,”kata Novika.

Kapolres berharap, siapapun kelompok warga yang akan menyampaikan pendapat dimuka umum, seyogyanya memahami, mengikuti dan tunduk pada aturan yang ada.

Aturan perundangan yang ada kata Novika, tidak melarang siapapun, kelompok masyarakat manapun yang merasa ada kebuntuan komunikasi, mengambil jalan unjuk rasa.

Hanya saja sambung Kapolres, saat menyampaikan orasi dan berunjuk rasa, tidak menggangu orang lain apalagi merusak fasiltas publik yang ada atau berlaku anarkis.”Tindakan anarkis inilah yang tidak diperbolehkan,”tegasnya.

Diujung Kapolres memastikan, anggotanya saat pengamanan unjuk rasa, selalu berpedoman Perkap nomor 1 Tahun 2019 dan Perkap nomor  8 tahun 2019.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *